acehpolitika.id – Kritik keras terhadap kepemimpinan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)kembali mencuat secara terbuka di ruang sidang paripurna. Anggota DPRA dari Fraksi NasDem, Martini, melontarkan pernyataan tajam yang diduga kuat menyindir kepemimpinan Ketua DPRA Zulfadhli yang akrab disapa Abang Samalanga.
Pernyataan itu disampaikan Martini dalam rapat paripurna DPRA, Rabu (11/3/2026). Dalam forum resmi tersebut, ia menegaskan bahwa lembaga legislatif Aceh tidak boleh dijalankan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Namun kita lihat di lembaga ini, ada yang merasa lembaga ini milik pribadi. Kita tidak ingin lembaga yang bermarwah ini hanya dipakai untuk membela kepentingan kelompok,” tegas Martini di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Sindiran tersebut menjadi sorotan karena dilontarkan langsung dalam sidang paripurna—forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di DPRA. Banyak pihak menilai pernyataan itu merupakan kritik terbuka terhadap gaya kepemimpinan Ketua DPRA saat ini.
Martini bahkan mempertegas bahwa lembaga perwakilan rakyat seharusnya berdiri untuk kepentingan publik, bukan menjadi alat kekuasaan kelompok tertentu.
“DPR ini adalah perwakilan rakyat, bukan justru lembaga yang membela kepentingan mafia dan bandit-bandit,” ujarnya.
Pernyataan keras tersebut memperlihatkan adanya ketegangan di internal DPRA terkait arah kepemimpinan lembaga. Kritik Martini setidaknya menggambarkan keresahan sebagian anggota dewan terhadap cara pengelolaan lembaga yang dianggap tidak lagi sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
Isu soal transparansi dan tata kelola lembaga sebelumnya juga pernah disuarakan anggota DPRA lainnya, Rijaluddin. Dalam rapat paripurna sebelumnya, ia mengkritik terbatasnya akses anggota DPRA terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang disebut hanya dapat diakses oleh Badan Anggaran.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan distribusi kewenangan di dalam lembaga legislatif Aceh.
Soroti Ketidakhadiran DPRA Saat Bencana
Selain menyinggung tata kelola internal lembaga, Martini juga mengkritik minimnya respons DPRA terhadap bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Ia menyayangkan tidak terlihatnya langkah konkret lembaga legislatif dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.
“Selama banjir ini tidak ada pergerakan dari lembaga DPR. Saya mewakili masyarakat dan teman-teman DPRA merasa kecewa karena tidak ada keberpihakan anggaran untuk korban banjir dan longsor,” kata Martini.
Menurutnya, dalam situasi darurat, keberadaan lembaga perwakilan rakyat seharusnya hadir secara nyata—baik melalui kebijakan maupun dukungan anggaran bagi masyarakat terdampak.
Pernyataan tersebut menambah panjang daftar kritik internal terhadap kepemimpinan DPRA, sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai sejauh mana lembaga legislatif Aceh benar-benar menjalankan fungsi representasi rakyat.
